Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012 Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
17. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
20. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang RJPMD KTT Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tana Tidung;